IB, Soreang – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Ernawan Mustika meyakinkan beberapa program penanggulangan kemiskinan sudah ada dalam misi ke 4 pemkab Bandung yakni mengenai peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurutnya terdapat beberapa program yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Seperti SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Rastra, dan PKH (Program Keluarga Harapan) oleh Dinas Sosial, Gakinda, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), yang tahun 2018 nanti akan lebih diprioritaskan,” ucap Ernawan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Dr.Vivi Yulaswati.,M.Sc mengatakan Kabupaten Bandung masuk kategori satu (tingkat kemiskinan rendah, jumlah penduduk miskin tinggi). Menurutnya tren kemiskinan relatif menurun selama 5 tahun terakhir.
“Terdapat beberapa srategi yang harus dijalankan secara integratif, seperti pendekatan berbasis hak (pemenuhan kebutuhan dasar) dan perlakuan bagi mereka agar bisa hidup lebih bermartabat,” kata Vivi.
Lebih lanjut Dia mengurai, strategi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kondisi saat ini dibutuhkan peningkatan untuk jaminan sosial, bansos, asuransi sukarela, infrastruktur dan sarana pelayanan publik yang memadai.
Vivi menilai peningkatan kebijakan tadi, akan menyasar 40 persen penduduk termiskin di Indonesia, melalui jaminan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan akses usaha kecil dan koperasi.
“Kami siapkan penyaluran bantuan sosial melalui kartu kombo (tunai dan non tunai) untuk mendukung inklusi keuangan, seperti untuk PKH, bantuan pendidikan, Rastra, bantuan kesehatan, subsidi energi dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan sosial,” pungkasnya. (AS_035)