IB, Soreang – Pemerintah Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas penyusunan standar belanja melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Standar Belanja (ASB).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP dalam sambutannya mengatakan, ASB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.
“Pemkab Bandung mengadakan kerjasama strategis dengan BPKP Pusat dan UNPAD dalam menyusun ASB sebagai suatu instrumen yang akan digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bandung di tahun yang akan datang,” ungkap Sekda di Bale Sawala Soreang, Jum’at (22/9).
.
Menurut Sofian, ASB bertujuan untuk pengendalian anggaran agar dalam penetapannya efisien dan ekonomis. Dia menyebut kegiatan FGD ini merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan rencana penyusunan ASB, pengenalan model dan mendiskusikan model atau konsep ASB yang perlu dikembangkan untuk diimplementasikan di lingkungan Pemkab Bandung.
“Satuan harga yang ada di Perangkat Daerah tidak boleh melebihi standar baku yang ditetapkan Bupati, baik belanja pegawai maupun non-pegawai,” ucapnya.
Penyelenggaraan pemerintahan pada masa sekarang imbuhnya, harus memperhatikan administrasi dan norma-norma yang berlaku agar terhindar dari aspek administrasi dan hukum.
”Saya berharap predikat WTP yang diraih Kabupaten Bandung di tahun ini bisa dipertahankan terus, jadi tidak ada kata lain selain kita harus waspada dan tahu betul apa resikonya jika kita melakukan kesalahan,” pungkasnya. (AS_35)