IB, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II Pemda Provinsi Jabar hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu.
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, bahwa sebenarnya ada 15 jabatan yang dilakukan seleksi, namun satu jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan akan dilakukan seleksi ulang karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi serta jumlah peserta seleksi yang sedikit.
Dari 14 pejabat tersebut, empat orang diantaranya adalah perempuan dan sepuluh orang laki-laki. Sembilan pejabat merupakan ASN Pemda Provinsi Jawa Barat dan lima pejabat berasal dari luar ASN lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
Emil mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menempatkan karir pejabat ini berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan oleh panitia seleksi independen.
“Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry,” ujarnya.
Dirinya berharap kepada para pejabat ini harus ada gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Dia pun yakin dengan para pejabat yang terpilih, karena dalam proses seleksi panitia mendapat masukan seperti dari KPK, BIN, dan berbagai pihak lainnya.
“Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda, khususnya yang barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini (proses seleksi dan pelantikan),” katanya.
Dilansir dari Humas Pemprov Jabar, Emil meminta agar para pejabat ini bisa menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat. Karena segala perbuatan baik lisan, gerak tubuh, hingga raut wajah akan menjadi perhatian. Selain itu, keputusan yang diambil dan cara mendelegasikan berbagai tugas pun harus menjadi contoh bagi banyak pihak.
“Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar leadership. Hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup, Anda semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. Anda juga harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata lillahita’ala dan beribadah,” harapnya.
Emil juga menyampaikan tiga nilai yang harus dimiliki pejabat ASN. Diantaranya: integritas, melayani bukan dilayani, serta profesional. Implementasi Dynamic Governance juga menjadi pesan Emil, agar tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat oleh aturan yang ada.
“Segera terapkan konsep pemerintahan Birokrasi Dinamis atau LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutnya Agile Bureaucracy. Harus gesit, jangan gara-gara ngga ada peraturan tujuan yang dimatikan. Harusnya dibalik tujuannya dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya. Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi,” terang Emil.
Untuk pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat Emil berharap tidak berpolitik dan patuh keputusan yang telah dibuat. Karena menurutnya, pemimpin politik di pemerintahan daerah provinsi itu hanya Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Jangan berpolitik karena pejabat politik, pemimpin politik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dua, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Di luar dari itu semua tegak lurus, patuh pada keputusan. Saya tidak mau mendengar ada lobi-lobi, kasak-kusuk yang tidak perlu. Karena itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sesuai tupoksi dan aturan,” pungkasnya.*** (IB-35)