Inbewara, Bandung – Terhambatnya pembangunan di Kabupaten Bandung, pada tahun anggaran 2021 selain dampak Pandemi Covid 19, juga akibat kekosongan jabatan Bupati Bandung.
“Banyak faktor yang menghambat terlaksananya program tahun 2021, diantaranya kekosongan jabatan bupati,” jelas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H.Yanto Setianto, Rabu (21/4) di Soreang.
Oleh karena itu, kata Yanto, pembangunan di Kabupaten Bandung terhambat termasuk anggaran Dinas PUTR ataupun Disperkimtan.
“Memang kekosongan jabatan bupati, salah satu penghambat terealisasinya anggaran tahun 2021,” tuturnya.
Namun ungkapnya, beberapa waktu lalu penjabat (pj) bupati sudah dilantik, sehingga seluruh anggaran bisa direalisasikan.
“Sekarang Pj bupati sudah dilantik, jadi tidak ada alasan anggaran tidak cair,” jelasnya.
Saat ini, banyak infrastruktur terutama jalan yang rusak. Yanto berharap, Dina Pekerjaan Umun Tata Ruang (DPUTR) bisa merealisasikan program pemeliharaan. Karena saat ini. tidak ada alasan anggaran pemeliharaan tidak terealisasi.
Yanto berharap, DPUTR ke depan harus menciptakan terobosan baru untuk mengantisifasi hambatan dalam perbaikan atau pemeliharaan jalan. Diantaranya penyediaan peralatan, tenaga kerja dan bahan baku.
Agar bisa mengantisipasi kendala pemeliharaan jalan yang rusak.”Jadi, kalau ada jalan rusak 5 m2 tidak lagi melapisi hotmix seluas 2 km. cukup menambal yang rusak saja,” tuturnya.
Jadi jelasnya, dengan adanya terobosan baru dan membuka layanan pengaduan jalan rusak. Bisa memberikan jaminan dalam perawatan jalan.
“Untuk program pemeliharaan jalan harus tetap berjalan, agar jalan di Kabupaten Bandung terjamin perwatan dan pemeliharaannya. Jadi tidak ada lagi keluhan jalan rusak,” pungkasnya. *(Ib-San)