Cimahi, InBewara,- Terkait Pertemuan Forum Organisasi Perangkat Daerah 2024 kota Cimahi, KONI sangat kecewa hasil yang dipaparkan dari rancangan Renja 2025 dari Kepala Bidang ( Kabid) Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga (Disbudpapora).
Pertemuan tersebut dihadiri sebanyak 46 peserta undangan termasuk didalamnya KONI Kota Cimahi (Aris Permono, Richard Aplugi dan Muhammad Yani ) di Gedung Sudirman Jln.Jend. Gatot Subroto No 19 , Baros Kec. Cimahi Tengah, Selasa (20/2/2024).
Ketua KONI, Aris Permono setelah mengikuti dari rancangan renja 2025, ikut angkat bicara terkait program pengembangan kapasitas Daya saing keolahragaan Disbudparpora dimana rangkaian kerjanya belum sempurna/belum sistematis.
Pasalnya selama pihaknya menjabat yang ke dua kali sebagai ketua KONI , Aris mengaku belum pernah terjadi hal demikian.
“Kaget, ini respon pemerintah Kota. Disbudparpora itu sebagai leading sektor kemana? , berarti ada yang tidak sinkron di dalamnya” kata Aris usai pertemuan. Bahkan secara Legitimasi KONI itu bagian dari Pemerintah karena anggaran diatur dan dikuatkan dengan aturan perwal, perda, bahkan peraturan pemerintah ( PP) berikut permennya,” kata Aris
Di dalam undang undang (UU) olahraga No 11 tahun 2022 terutama kalau kita lihat di bab IV jelas bahwa tanggung jawab bidang olaraga adalah pemerintah (Disbudparpora), sebagai pengambil kebijakan, sementara KONI sebagai pelaksana untuk menjalankan olahraga prestasi di kota Cimahi.
Setelah KONI kaji ( diskusi) ternyata ada beberapa item yang melenceng dari UU tersebut, salah satunya di ranah rencana kerja olahraganya
di dalam UU disebutkan pemerintah wajib menjalankan 4 cabor olahraga diantaranya Olahraga Pendidikan (BAPOPSI) tentang olahraga pelajar itu masuk di dalam rencana kerja , Olahraga Rekresi/Kemasyarakatan ( KORMI), kemudian olahraga Prestasi/Kompetitif( KONI) dan olahraga Disabilitas ( NPCI ).
Dari penyampaian rapat ternyata ada 2 lembaga olahraga prestasi KONI dan NPCI yang tidak tertuang/dibahas hal hal dalam renja 2025, padahal di 2025 itu KONI akan menghadapi Babak Kualifikasi ( BK) Porprov XV, tentu disitu memerlukan anggaran yang sangat luar biasa.
KONI wacananya akan mengirimkan semua cabor anggota KONI kota Cimahi sebanyak 56 cabor. Kebayang kalau dalam rancangan kerja itu tidak dimasukkan, biarpun ada alibi akan dimasukkan di dalam kegiatan Multi event, memang multi event itu mengarah kepada pelajar saja dan itu aneh KORMI masuk di dalam multi event.
Kalau kita simak di dalam UU dan secara akademis, yang jelas olahraga prestasi inilah yang menjadikan hal hal yang harus perlu diperhatikan, karena Indonesia membangun olahraga dari aspek aspek lainnya sudah sesuai.
Yang perlu diperhatikan KONI Kota Cimahi, apakah Dinas itu paham implementasi yang ada di UU olahraga atau lupa tidak memasukkan dua lembaga olahraga lainnya yaitu KONI dan NPCI.
“Hal ini kebetulan baru rancangan, tapi mudah mudahan Disbudparpora bisa mengimplementasi apa yang ada di UU tersebut. Sehingga hasil pada Pertemuan Forum Organisasi Perangkat Daerah 2024 tadi, Ketua KONI Kota Cimahi sangat kecewa apa yang dipaparkan oleh Kabid olahraga,” ungkap Aris
Kadisbudparpora adalah pengambil kebijakan untuk menentukan prestasi olahraga di kota Cimahi, jadi dilihat apa yang disampaikan Kabid Olahraga tidak selaras dengan apa yang disampaikan PJ Walikota Cimahi, dimana ketika pertemuan di dalam pelantikan pengurus KONI masa bakti 2023-2027, dikatakan harus adanya kegiatan kegiatan olahraga, bahkan kegiatan bersifat Internasional, oleh karena itu harus diciptakan di bidang olahraga yang bisa berdaya saing untuk menghasilkan olahraga prestasi di kota Cimahi.
Dia berharap permasalahan ini perlu segera diselesaikan, jangan sampai masyarakat olahraga dikorbankan oleh kebijakan birokrasi yang belum sistematis dan inkonsisten.
“Jangan sampai KONI kota Cimahi nanti didemo oleh atlet, siapa yang malu, Kita, Pemerintah Kota Cimahi. Tidak mungkin demo Disbudparpora jadi tolong olahraga prestasi KONI dan NPCI segera dimasukkan dalam Rancangan Renja 2025,” tegas Aris.
***(DIN)